Kabardewata.com

Ekonomi

PHRI Bali Gelar Musda, Tugas Berat Menanti Untuk Calon Ketua 

Kategori Ekonomi, December 07, 2020, Dilihat sebanyak 145 kali, Post oleh Admin Kabardewata


BPD PHRI Bali akan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda). 

Musda XIV ini beragendakan pemilihan Ketua BPD PHRI Bali periode 2020-2025. Musyawarah Daerah bertajuk "Posisi dan Peran PHRI dalam Mengimplementasikan Nangun Sad Kerthi Loka Bali" rencananya dilaksanakan di The Royal Pita Maha, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Jumat 18 Desember 2020. 

Ketua Steering Commite (SC) Musda XIV BPD PHRI Bali, Prof. I Nengah Dasi Astawa menyampaikan, seluruh syarat bagi figur yang berminat maju sebagai calon Ketua BPD PHRI Bali periode 2020-2025. 

Syarat sesuai Pasal 28 ayat (3) ART PHRI, meliputi Warga Negara Indonesia (pria/wanita), Sehat jasmani serta rohani, dan Diutamakan berdomisili dalam wilayah kedudukan BPD PHRI. 

Syarat selanjutnya yaitu Pemilik badan usaha hotel/restoran (kecuali jika tidak ada pemilik badan usaha hotel/restoran yang bersedia, maka dapat diberikan kepada orang yang mendapat mandat tertulis dari pemilik badan usaha hotel/restoran.

"Untuk calon Ketua BPD PHRI, pernah menjabat sebagai pengurus BPP PHRI atau BPD PHRI atau Ketua BPC PHRI. Jika ada yang diluar itu, harus mendapat persetujuan dari BPP PHRI," ungkapnya kepada wartawan di Sekretariat BPD PHRI Bali, Senin (7/12/2020). 

"Calon Ketua juga bersedia dan berdedikasi tinggi dan mempunyai waktu bagi anggota dan organisasi PHRI sesuai AD/ART PHRI. Tak kalah penting, syarat lain adalah badan usaha hotel atau restoran yang dimiliki calon Ketua BPD PHRI harus memiliki Sertifikat Tanda Anggota (STA) Penuh yang dikeluarkan oleh BPP PHRI," imbuhnya. 

Sedangkan syarat sesuai pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) ART PHRI menyebutkan dua syarat bagi calon Ketua BPD PHRI. Dasi Astawa menyampaikan dua syarat itu adalah, pencalonan menjadi Ketua BPD PHRI sebagaimana dimaksud, disampaikan secara tertulis kepada Pengurus yang bersangkutan selambat-lambatnya tujuh hari kalender sebelum penyelenggaraan Musda yang bersangkutan.

"Setiap calon Ketua BPD PHRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus menyampaikan visi dan misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi PHRI pada rangkaian acara Musda sebagaimana ditetapkan panitia penyelenggara," ujarnya. 

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII itu lebih lanjut menyampaikan, batas pengembalian dokumen pencalonan Ketua BPD PHRI Bali adalah hari Sabtu 12 Desember 2020, Pukul 12.00 WITA. 

Lantas bagaimana jika batas waktu tersebut, tidak ada figur yang menyerahkan berkas pencalonan? 

Dasi Astawa menegaskan, ada dua opsi yang bisa pihaknya lakukan. Opsi pertama adalah menyerahkan kepada peserta Musda untuk memutuskan Ketua BPD PHRI Bali secara aklamasi. 

"Sedangkan opsi kedua, kami akan menunda pelaksanaan Musyawarah Daerah sampai ada figur yang mendaftarkan diri sebagai calon Ketua BPD PHRI Bali," tegasnya. 

Ia tak memungkiri, menjadi Ketua BPD PHRI Bali bukanlah tugas yang ringan. Selain memenuhi syarat sesuai AD/ART, Ketua BPD PHRI Bali juga harus memiliki tiga 'modal'. 

"Menurut saya, 'modal' yang harus dimiliki Ketua BPD PHRI Bali adalah waktu yang berani dikorbankan untuk organisasi. Dua, berkorban tenaga. Tiga, berkorban uang. Mohon maaf, kalau tidak memiliki ketiga hal itu, lebih baik diam di rumah, jangan mendaftar," seloroh Dasi Astawa yang ditimpali tawa oleh Ketua Organizing Commite (OC) Musda XIV BPD PHRI Bali Ida Bagus Gede Sidharta Putra dan Sekretaris BPD PHRI Bali Perry Markus. 

Ketua Organizing Commite (OC) Musda XIV BPD PHRI Bali, Ida Bagus Gede Sidharta Putra alias Gus De pada kesempatan yang sama mengakui, Ketua BPD PHRI Bali memiliki sederet tugas berat. Ia mengidentifikasi tugas itu dalam tiga klasifikasi, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang.

Tugas jangka pendek yang cukup mendesak adalah soal pandemi COVID-19. 

"Kita terpuruk sekali pariwisata ini, sampai minus 12 persen. Dan ingat, PHRI adalah organisasi stakeholder terbesar di kepariwisataan kita. Kalau kita bandingkan dengan ASITA dan lainnya. Anggota kita ada dari pusat ke daerah, sampai ke kabupaten/kota," sebutnya.

"Lalu disana melibatkan tenaga kerja yang luar biasa banyaknya. Heavy labor, heavy capital investment. Ini perlu sebuah kebangkitan untuk di masa pandemi ini," sambungnya. 

Dari sisi tugas jangka menengah adalah untuk urusan internal atau keorganisasian. Sosok ketua kata Gus De harus bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggota BPD PHRI Bali.

"Sedangkan untuk jangka panjangnya adalah bagaimana membangun kepariwisatan yang berkualitas. Saat ini kita betul-betul introspeksi soal arah kepariwisataan. Dan PHRI sebagai organisasi besar sangat berperan untuk hal itu," pungkas Konsul Kehormatan Republik Ceko untuk Bali, NTB, dan NTT tersebut


Sumber: Kabardewata.com

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image