Kabardewata.com

Ekonomi

Ketemu Menparekraf, HIPMI Bali Sampaikan Beberapa Catatan

Kategori Ekonomi, February 15, 2021, Dilihat sebanyak 207 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Pandemi Covid-19 berhasil memporakporandakan seluruh sendi kehidupan manusia. 

Khusus Bali, pagebluk corona yang terjadi setahun terakhir, telah merenggut pekerjaan puluhan ribu orang. Tak hanya itu, Corona Virus Disease 2019 juga mengakibatkan ribuan pelaku usaha gulung tikar. Kondisi ini akibat terhentinya roda perekonomian dan kepariwisataan Pulau Dewata. 

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali berpendangan, untuk tahap awal seluruh pihak sepakat ancaman keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Oleh karenanya, muncul istilah tatanan kehidupan era baru (New Normal). 

Memasuki New Normal, seluruh pihak harus mematuhi sekaligus menjalankan protokol kesehatan CHSE dengan disiplin dan konsisten. Nyatanya, narasi tersebut belum mampu mengeliminir penyebaran virus corona di Tanah Air. 

Bahkan selama setahun terakhir, pemerintah pusat masih berkutat dengan upaya penyelamatan kesehatan masyarakat. Padahal Indonesia, utamanya Bali, saat ini sudah memasuki fase komplikasi antara aspek kesehatan dan ekonomi. 

Menyikapi kondisi tersebut HIPMI Bali berinisiatif melakukan pertemuan  dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno. Pertemuan tersebut guna membahas terobosan inovatif yang lebih berani, jelas dan terukur untuk Bali.

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, Agus Permana Widura pada kesempatan itu meminta pemerintah tak lagi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali.

Alasannya, kedua langkah itu terbukti tidak efektif menekan penularan virus corona di Indonesia, terutama wilayah Jawa dan Bali. 

PSBB atau PPKM kata Agus Permana Widura, malahan memperparah perekonomian Bali. 

"Saya rasa Pak Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setuju, jika saya mengatakan PSBB atau PPKM ini tidak efektif. Menurut kami, saat ini yang perlu difokuskan bukannya pembatasan jam operasional tetapi pembatasan berkumpul dalam jumlah besar," ucap Agus Permana Widura ketika bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno di Bali belum lama ini. 

"Dengan pembatasan seperti ini yang paling terdampak adalah pengusaha kecil dan mikro. Padahal mereka yang paling membutuhkan uluran bantuan pemerintah," imbuhnya. 

Agus Permana Widura membeberkan, perjalanan tahun 2020 merupakan mimpi buruk bagi Indonesia. Di tataran nasional, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menyentuh minus 9,31 persen. 

"Sedangkan Bali telah memasuki tahapan Komplikasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020  yang menyentuh minus 9.31 persen. Sementara perekonomian nasional tumbuh negatif di angka minus 2.07 persen dan Bali berada pada peringkat 34," ujarnya. 

"Komplikasi yang dimaksudkan adalah kebijakan yang tidak hanya terfokus pada satu aspek saja. Aspek kesehatan dan ekonomi harus bisa berjalan berdampingan atau coexist at mutual tolarance, yang artinya prokes CHSE kita perketat, namun perekonomian juga jangan terlalu dibatasi, sehingga harus ada sense of crisis pada kedua aspek tersebut," sambungnya. 

Mantan Ketua DPD REI Bali itu menambahkan, kontribusi devisa Pariwisata Bali Tahun 2019 mencapai Rp75 triliun dengan pencapaian nasional adalah Rp270 triliun. Itu artinya, Bali berkontribusi hampir 30 persen.

Berdasarkan angka tersebut, selayaknya Bali mendapat prioritas program vaksinasi, minimal 70% dari jumlah penduduk. Jumlah itu sekitar 2.9 juta orang.

"Saat ini yang dibutuhkan adalah timelines dan eksekusi yang jelas, cepat dan terukur sehingga harapan masyarakat Bali untuk bangkit bisa kita jaga dan realisasikan bersama," tegasnya. 

Agus Permana Widura juga meminta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempercepat program free covid corridor dan prioritas vaksin bagi masyarakat Bali. 

"Kami juga memohon kepada pemerintah Provinsi Bali agar menyiapkan rumah sakit darurat Covid-19, khususnya untuk wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Contohnya pemerintah pusat menggunakan Gedung Wisma Atlet. Harapan kita agar negara lain lebih percaya membuka bordernya dengan Indonesia," sebutnya. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno merespon positif seluruh masukan dari HIPMI Bali. Ia pun mengaku berempati terhadap kondisi Bali yang saat ini sangat terpuruk. 

"Kita dalam frekuensi yang sama, dan sangat setuju bahwa Bali harus memiliki terobosan yang terukur untuk mengantisipasi tekanan pandemi Covid-19. Harapan HIPMI Bali terkait program vaksinasi untuk Bali akan diupayakan mencapai 70 persen dan rencananya akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2021," ungkap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

Bali kata Sandiaga Uno juga harus mendapat prioritas program vaksinasi. Akselerasi program vaksinasi itu, baik melalui platform pemerintah ataupun platform gotong royong. Percepatan ini menurut Sandi untuk menciptakan herd immunity yang kuat bagi masyarakat Bali. 

Selain itu, Sandiaga Uno juga membeberkan rencana pembukaan boarder untuk wisatawan international.

"Pemerintah sedang memikirkan pembukaan border. Saya berpandangan, canangan ini paling cepat bulan Maret atau paling lambat bulan April 2021 melalui program FCC (Free Covid Corridor), untuk itu mari bersama-sama kita siapkan mekanismenya dengan baik terutama prokes CHSE agar tetap dapat dijalankan dengan ketat dan konsisten," pungkas Ketua Umum HIPMI periode 2005-2008 tersebut.


Sumber: Kabardewata.com

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image