Kabardewata.com

Ekonomi

BI Harapkan Seluruh UMKM di Bali Gunakan Sistem Pembayaran QRIS 

Kategori Ekonomi, February 27, 2020, Dilihat sebanyak 350 kali, Post oleh Admin Kabardewata


Saat ini sedang mengalami transformasi digital diberbagai aspek kehidupan. Digitalisasi telah mengubah konsep bagaimana proses bisnis dilaksanakan; bagaimana perusahaan berinteraksi; dan bagaimana konsumen akan mendapatkan layanan, informasi, dan barang. 

Hal ini sebagai dampak dari inovasi teknologi yang berkembang pesat, perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha ke arah digital sehingga otoritas kebijakan berinovasi merespons perubahan-perubahan tersebut untuk kebaikan bangsa.

Merespon perkembangan ekonomi digital tersebut, Bank Indonesia melakukan launching QRIS pada 17 Agustus 2019 lalu sebagai hadiah kemerdekaan bagi bangsa. QRIS merupakan standar Pembayaran berbasis QR Code yang akan menjadi rujukan berbagai penyelenggara pembayaran dengan menggunakan Hand Phone, baik oleh bank atau bukan bank. 

QRIS menjadi satu-satunya QR code untuk seluruh pembayaran di Indonesia. QRIS secara nasional resmi diimplementasikan per 1 Januari 2020. Sehingga pelaku UKM sudah dapat menerima model pembayaran secara non tunai dan berbagai jenis manfaatnya.

Transaksi dengan QRIS dapat membangun kredit profile dikarenakan transaksi akan terekam dan akan bersumbangsih pada kredit scoring sehingga lebih mudah mendapat pembiayaan dari bank maupun nonbank untuk modal kerja.

Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran/DKSP, Filianingsih Hendarta menegaskan, BI menginginkan masyarakat bukan hanya mempunyai rekening dan alat pembayaran tetapi juga mempunyai akses formal yang sustainable terhadap sektor keuangan.

“Jumlah unbank people atau jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening atau belum berhubungan dengan sektor keuangan ada 91 juta. Sementara UMKM punya potensi 62 juta,” ujarnya di Denpasar, Bali, Kamis (27/2/2020).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatkan, sejak diluncurkannya sistem pembayaran QRIS, jumlah Merchant yang sudah di-QRIS-kan di Bali sudah mencapai 60.000. Dimana, Bali sudah menduduki posisi nomor 9 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Menurutnya ini sudah pencapaian yang sangat bagus secara nasional, tetapi Trisno menyebutkan Bali hanya kalahnya dengan Jawa karena di Jawa sendiri selain penduduknya banyak juga ada UMKM-nya banyak.

“Saya mengharapkan Bali minimal bisa berada di posisi setelah jawa dan bisa mengalahkan Sumatra Selatan,Sumatra Utara dan Makassar,” ungkapnya.

Upaya yang dilakukan BI agar masyarakat bisa mengetahui QRIS ini adalah mewajibkan seluruh UMKM yang ada acara di Bali menggunakan sistem pembayaran QRIS dan mensosialisasikan melalui PJSP yang ada di Bali. “seluruh UMKM yang ada acara di Bali diwajibkan untuk menggunakan QRIS. Kemudian diikuti perguruan tinggi juga diwajibkan untuk mengenal QRIS. Demikian juga ASN yang ada di Kota Denpasar,” ucapnya.

Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra, SE., yang tampil sebagai salah satu pembicara di Sosialisasi QRIS ini mengatakan bahwa Pemkot Denpasar telah sejak lama mencanangkan e-goverment dan telah menjalankan penerapan transaksi non tunai di Kota Denpasar.

“Tentu saja dengan penggunaan QRIS di tengah tengah masyarakat akan lebih mudah terdata dan menjamin keamanan bertransaksi sehingga lebih safety,” ucap Rai Mantra.

Ia kemudian mengajak masyarakat Kota Denpasar, khususnya merchant di kelompok usaha mikro menggunakan transaksi QRIS yang merupakan produk Indonesia asli.

“Dengan menggunakan QRIS dalam berbagai transaksi, selain sebagai upaya mencintai produk Indonesia, juga dari segi safety bertransaksi dapat menghindari niat-niat seseorang yang membayar dengan menggunakan uang palsu dan tindak kriminal lainnya,”tutup Rai Mantra.

 

Hal ini dinilai sebagai upaya digitalisasi sistem pembayaran di Denpasar, Bali. Bank Indonesia menilai digitalisasi perekonomian telah mengubah fungsi konvensional sektor keuangan. Dengan QRIS hanya perlu satu QR bisa dibaca oleh semua bank ataupun nonbank Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang sudah mendapatkan izin QRIS. QRIS menghubungkan semua PJSP baik bank maupun nonbank.

“Punya rekening saja tidak cukup, menggunakan alat pembayaran saja tidak cukup. Tetapi kita ingin penduduk mempunyai akses secara formal kepada lembaga keuangan, pasar keuangan, dan pasar barang,” lanjutnya.

Dari 34 provinsi di Indonesia, Bali berada pada posisi 9 dengan 60.000 merchant yang telah menggunakan QRIS. BI optimistis peringkat Bali akan meningkat dikarenakan terdapat 60 persen penduduk Bali merupakan milenial yang lebih cenderung melakukan transaksi secara digital.


Sumber: Kabardewata.com

Like & Share berita ini

loading...

Bagikan pendapat Anda pada artikel ini.


Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>



CAPTCHA Image
Reload Image