Anggaran Anak di Bali Masih Kurang

Anggaran Anak di Bali Masih Kurang

Kematian Angeline (8) masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat. Angeline diduga dibunuh, sebelum akhirnya dikubur dibelakang rumahnya. Kematian Angeline ini menjadi tamparan keras bagi masyarakat dan tentu saja pemerintah. Menurut Gede Pasek Suardika, anggota DPD RI, kasus Angeline membuat Bali menjadi pusat perhatian. Mau tidak mau pemerintah harus turun tangan menyelesaikan masalah kematian Angeline. 

“Kita mencoba mencari pemikiran atau jalan keluar agar kasus seperti kematian Angeline ini tidak terulang lagi di Bali. Dan yang menarik adalah politik anggaran pemerintah untuk anak sangat kecil. Bahkan kadang-kadang diabaikan padahal investasi SDM dimulai dari anak-anak. Tapi pemerintah malah menyiapkan dana yang sangat sedikit untuk anak-anak,” ujar Pasek dalam diskusi terbatas yang digelar DPD RI dengan tema “Adopsi : Menyelamatkan atau Menelantarkan Anak”,   di Denpasar.

Pasek berharap, pemerintah lebih peduli terhadap masalah kekerasan terhadap anak. Salah satunya dengan memberikan politik anggaran untuk anak-anak. “ Kita berharap agar post anggarannya bisa lebih serius kedepannya. Apalagi pendidikan SDM itu tidak hanya menyangkut sektor formal saja. Terbukti beberapa negara maju berani memberikan investasi dalam pengelolaan SDM-nya,” lanjutnya. 

Bagi Pasek, pemerintah dinilai sulit hadir karena terhalang politik anggaran yang kecil. Contohnya untuk pembangunan fasilitas seperti taman bermain. Fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk anak-anak bisa dibilang masih sangat minim. 

“Kalau Bali adalah pulau yang ramah terhadap anak, coba hitung berapa fasilitas yang disiapkan untuk anak. Belajar dari kasus Angeline, tidak cukup dengan kehadiran Wagub kemudian memberikan bantuan dan dinilai sudah peduli. Pemerintah sekarang  harus membahas APBD berapa yang dianggarkan untuk anak-anak kita,” tutur politisi Demokrat ini. 

Masih banyak ditemukan pengemis yang sebagian besar adalah anak-anak, bahkan ada pencopet yang masih anak-anak menunjukkan perhatian pemerintah Bali masih sangat minim terhadap anak-anak. 

“Politik anggaran di Bali perlu dianggarkan untuk anak-anak. Jangan hanya terkenal dengan daerah tujuan wisata saja. Bali juga harus menjadi pulau ramah anak. Maksudnya, pemerintah perlu menyediakan tempat bermain untuk mereka, ada akses untuk mereka. Kalau anak merasa aman, nyaman dan bahagia saya rasa itu harapan semua orang tua dan masyarakat,” terangnya. 

UU perlindungan anak menurut Pasek sudah banyak, sekarang tinggal bagaimana menerapkannya dilapangan. “Jangan karena anak belum ada hak pilih dalam ajang politik, tapi bukan berarti pemerintah tidak ikut memikirkan hal ini,” lanjutnya.

Tuangkan Komentar Anda
Gunakan kode HTML berikut untuk format text: <a><br><strong><b><em><i><blockquote><code><ul><ol><li><del>
CAPTCHA Image
Reload Image
Berita Terkait